Pola Usulan Alternatif DPR Dalam Menanggapi Parliamentary Treshold

PENDAHULUAN

Ambang batas parlemen (bahasa Inggris: Parliamentary threshold) adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Ketentuan ini pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009. Berdasarkan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, parliamentary threshold ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, tidak untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Tetapi belakangan ini terjadi kerancuan pengusulan untuk menaikan PT (Parliamentary threshold). Kerancuan yang paling terlihat pada usulan pemerintah terkait angka Parliamentary Threshold (PT). Dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) pemerintah tersebut tertulis, pemerintah mengubah substansi usulan DPR terkait angka PT Pemilu 2014 yang diusulkan sebesar 3 persen menjadi 4 persen.

Memperjuangkan Aspirasi Daerah Demi Keutuhan Negara

Seandainya saya Anggota DPD-RI, saya akan memajukan Indonesia melalui aspirasi daerah demi menjaga integrasi negara. Indonesia adalah negara kesatuan yang sering disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia memiliki banyak sekali daerah-daerah yang berpotensi besar dalam pembangunan negara. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga tinggi negara (legislatif) hadir untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata.